Jakarta – Sebuah suara getir dari balik jeruji kembali menggugat nurani bangsa. Ira Puspitadewi, yang kini mendekam dalam tahanan, melontarkan pernyataan yang menohok dan membuka luka lama tentang bagaimana negara memperlakukan warganya sendiri.
“Aku pulang karena dipanggil Negara. Tapi, sekarang Negara menahanku.”
Kalimat singkat ini bukan sekadar curahan hati—ini adalah potret kegagalan negara dalam menjaga martabat orang-orang yang menjawab panggilan pengabdian.
Ira bukan kriminal yang lari dari tanggung jawab. Ia adalah sosok yang mengorbankan kenyamanan hidup di luar negeri, meninggalkan gaji dolar, jabatan terhormat, dan masa depan stabil hanya karena satu alasan: negara memanggilnya pulang.
Namun ironi itu kini telanjang. Negara yang dulu memintanya kembali untuk membantu, justru menjadi pihak yang mengurungnya. Sebuah pengkhianatan halus yang dibungkus prosedur hukum.
Dari dalam sel, Ira mengirimkan doa yang sekaligus menjadi kritik paling tajam terhadap wajah hukum Indonesia:
“Semoga negeri ini tidak lagi menghukum orang baik.”
Pernyataan itu seperti pisau yang mengiris tepat di titik rawan: sistem hukum yang sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta proses penegakan hukum yang kerap membuat orang berintegritas justru terseret, sementara para pemain besar tetap melenggang bebas.
Kasus Ira Puspitadewi bukan sekadar perkara pribadi. Ini cermin buram bagi negeri yang belum selesai memperbaiki diri. Negeri yang selalu bangga memanggil putra-putrinya pulang, tetapi terlalu sering gagal melindungi mereka dari jerat birokrasi, permainan kekuasaan, dan proses hukum yang tidak berpihak.
Pertanyaannya kini menggantung tajam:
Berapa banyak lagi orang baik yang harus dikorbankan sebelum negara benar-benar belajar menghargai pengabdian?(***)
