Jakarta – Greenpeace Indonesia kembali melontarkan kritik tajam terhadap relasi antara kepolisian dan korporasi dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kementerian Sekretariat Negara. Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menilai bahwa kedekatan struktural maupun informal antara kedua pihak telah menciptakan celah serius bagi intervensi kepentingan bisnis dalam proses penegakan hukum.
Leonard menyoroti fenomena purnawirawan Polri yang kini menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan yang selama ini diduga terlibat pelanggaran hukum dan perusakan lingkungan. Menurutnya, pola ini berpotensi melahirkan “tameng kekuasaan” bagi korporasi karena figur-figur tersebut masih memiliki pengaruh kuat di internal Polri.
“Karakter Polri yang sangat hierarkis membuat mantan pejabat tinggi tetap punya akses dan pengaruh signifikan terhadap jajaran di bawahnya. Ini membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan nakal untuk merasa aman dari jerat hukum,” tegas Leonard.
Greenpeace juga menyoroti pola represif aparat dalam menangani aksi-aksi protes masyarakat, terutama pembela lingkungan dan komunitas adat. Aksi damai yang dilakukan warga untuk menolak perusakan lingkungan atau mempertahankan ruang hidup mereka pun sering dihadapi dengan intimidasi hingga kekerasan berlebihan.
Leonard menegaskan bahwa kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa Polri belum menempatkan perlindungan warga sebagai prioritas utama. “Banyak masyarakat adat yang selama bertahun-tahun memperjuangkan tanahnya sendiri malah diperlakukan sebagai ancaman,” ungkapnya.
Greenpeace mendesak agar pemerintah dan institusi Polri melakukan Evaluasi mendalam dan pembenahan serius, bukan hanya seremonial, untuk memastikan aparat benar-benar independen dari kepentingan korporasi dan mampu menjamin keselamatan warga yang memperjuangkan hak-hak lingkungan. (***)
