Diduga TPPO, Basri Asal Bulukumba Pekerjakan Ratusan Pekerja Ilegal di Ladang Teamplete Plantation Sarawak

Mukah, Sarawak (Malaysia – Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mencuat di Malaysia. Seorang pria bernama Basri, yang diketahui berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, diduga menjadi aktor utama dalam praktik perekrutan dan penempatan ratusan pekerja ilegal di Ladang Teamplete Plantation Sdn Bhd, Mukah, Sarawak.

Informasi tersebut diungkapkan oleh Riswan Kanro, yang tergabung dalam Satgas Khusus BAP3MI, pada Selasa (Januari 2026) melalui pesan WhatsApp. Ia menyebutkan bahwa para pekerja yang dipekerjakan Basri tidak memiliki dokumen resmi sama sekali, baik izin kerja, paspor, maupun kontrak ketenagakerjaan yang sah.

“Ratusan pekerja ini diduga direkrut dan dipekerjakan secara ilegal. Tidak ada dokumen, tidak ada perlindungan hukum. Ini sudah masuk kategori TPPO,” tegas Riswan Kanro.

Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum ketenagakerjaan Malaysia, tetapi juga melanggar hukum internasional terkait perdagangan manusia, karena para pekerja berada dalam posisi rentan, tanpa status hukum dan perlindungan negara.

Riswan mendesak pihak Imigresen Malaysia, manajemen Teamplete Plantation, serta agensi terkait untuk segera turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

“Kami berharap imigrasi, manajemen, dan agensi penegak hukum segera melakukan operasi lapangan dan mengambil tindakan tegas terhadap Basri jika dugaan ini terbukti,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyelamatan dan perlindungan terhadap para pekerja, agar tidak terus menjadi korban eksploitasi dan praktik perdagangan orang yang terorganisir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Teamplete Plantation Sdn Bhd maupun otoritas Imigresen Malaysia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan TPPO lintas negara yang melibatkan pekerja migran Indonesia, sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan praktik serupa terus berlangsung.

Pos terkait