Grobogan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menyehatkan anak-anak justru berubah menjadi bencana kesehatan di Kabupaten Grobogan. Hasil uji laboratorium resmi memastikan makanan dan minuman dalam program tersebut tercemar bakteri Escherichia coli (E-Coli).
Temuan ini diumumkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam konferensi pers, menandai bahwa insiden yang menimpa ratusan siswa dan santri itu bukan sekadar dugaan, tetapi fakta kontaminasi serius.
Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetya menyebut sumber pencemaran diduga berasal dari air dan sanitasi yang tidak memenuhi standar kebersihan dalam proses pengolahan konsumsi MBG.“Ini menjadi evaluasi besar. Program gizi tidak boleh dikompromikan soal higienitas,” ujarnya.
Semua Menu Tersentuh Kontaminasi
Hasil laboratorium menunjukkan kontaminasi terjadi secara luas. Menu yang dinyatakan positif E-Coli meliputi:
- Nasi kuning
- Telur dadar
- Lalapan selada dan timun
- Keripik tempe
- Minuman
Artinya, masalah bukan pada satu bahan, melainkan pada rantai pengolahan makanan secara keseluruhan.
Ratusan Anak Jadi Korban
Dampaknya mengkhawatirkan. Sebanyak 804 orang terdampak, sebagian besar siswa dan santri. Dari jumlah itu, 116 orang harus dirawat inap karena kondisi yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
Peristiwa ini memicu kepanikan orang tua serta sorotan luas terhadap standar keamanan pangan dalam program berskala massal.
Penyedia Dihentikan, Pengawasan Disorot
Sebagai langkah darurat, SPPG Sami Kaya Food selaku penyedia MBG dihentikan sementara operasionalnya sampai dinyatakan layak kembali.
Pemkab Grobogan juga melakukan:
- Pengobatan bagi seluruh korban
- Audit total sanitasi dapur dan sumber air
- Pengetatan SOP penyedia MBG
- Evaluasi berkala tiap 7–10 hari
Namun, kejadian ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana sistem pengawasan bisa kecolongan dalam program yang menyasar anak-anak?
Peringatan Keras Program Pangan Sekolah
Kasus Grobogan menjadi alarm serius bahwa program gizi tanpa kontrol ketat bisa berubah menjadi ancaman kesehatan. Pemerintah daerah menegaskan komitmen memperbaiki sistem dan meminta masyarakat segera melapor bila menemukan makanan tidak layak.
Insiden ini meninggalkan catatan pahit: program yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru membuat ratusan anak harus berurusan dengan fasilitas kesehatan.(***)
