Kutai Barat – Kesabaran warga akhirnya pecah. Kerusakan jalan yang diduga akibat lalu lalang truk sawit bermuatan berlebih memicu aksi tegas seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan Sukarman, S.H., pengacara sekaligus tokoh masyarakat setempat, menghentikan langsung sebuah truk pengangkut kelapa sawit yang tetap nekat melintas di jalan tanah yang telah berubah menjadi lumpur parah usai diguyur hujan.
Ruas jalan tersebut bukan hanya jalur operasional perusahaan perkebunan, tetapi juga akses utama warga kampung untuk aktivitas harian. Kondisinya kini rusak berat, berlubang, dan kerap tak bisa dilalui kendaraan kecil.
Dalam rekaman itu, Sukarman menyampaikan teguran keras kepada sopir agar pesan disampaikan langsung ke manajemen perusahaan.“Jangan lagi kalau hujan. Bilang sama manajemen, warga melarang. Karena ini dampaknya. Kalau jalannya bagus, semua juga enak. Kalau mulus, semua ikut merasakan,” tegasnya.
Ia menilai perusahaan seharusnya memahami bahwa jalan tanah di wilayah tersebut tidak didesain menahan beban berat dalam kondisi basah, namun armada tetap dipaksakan beroperasi.
Situasi memanas saat Sukarman menyoroti muatan truk yang tampak “menggunung”. Sopir mengaku membawa muatan lebih dari enam ton.
Pernyataan itu langsung disanggah dengan nada kecewa.“Enam ton lebih? Bumbung begitu enam ton lebih gimana? Masak buah kecil…” ujarnya.
Ia menegaskan praktik ODOL (Over Dimension Over Loading) menjadi biang kerusakan jalan yang kini berubah menjadi kubangan lumpur. Dampaknya, warga kesulitan beraktivitas, anak sekolah terhambat, hingga distribusi barang kebutuhan ikut terganggu.
Menurut Sukarman, kerusakan ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi soal keadilan beban. Perusahaan mendapat keuntungan dari hasil kebun, sementara warga harus menanggung risiko jalan hancur.“Tolong sampaikan ke manajemen, jangan ada ODOL lewat lagi. Ini kan kita semua yang susah,” tegasnya.
Aksi ini menuai dukungan luas dari warga dan netizen lokal. Banyak yang mendesak pemerintah daerah turun tangan tegas, baik dalam pengawasan tonase kendaraan, pengaturan operasional saat cuaca buruk, maupun kewajiban perusahaan ikut bertanggung jawab memperbaiki jalan yang rusak.
Jika tak ada langkah nyata, konflik antara warga dan aktivitas angkutan sawit dikhawatirkan akan terus berulang — dengan rakyat kecil lagi-lagi jadi pihak paling dirugikan.
Sumber: Muhammad Yunus
