Mandailing Natal — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya identik dengan standar kesehatan ketat justru diterpa polemik sanitasi. Di Kecamatan Bukit Malintang, peralatan makan dan bahan pangan dapur MBG diketahui dicuci menggunakan air sungai, memicu kekhawatiran serius masyarakat.
Pengawas MBG Bukit Malintang, Wahyu, tidak menampik praktik tersebut. Ia menyebut keterbatasan sumber air bersih menjadi penyebab utama.
“Kami sudah membuat sumur bor, tapi airnya kuning dan tidak layak. Karena itu, kami mencuci di sungai,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung menempatkan pelaksanaan MBG di wilayah ini dalam sorotan, mengingat program tersebut diperuntukkan bagi konsumsi anak sekolah yang rentan terhadap risiko kesehatan.
Bantahan Tegas, Tapi Keraguan Publik Membesar
Wahyu membantah anggapan bahwa air sungai tersebut tercemar limbah buang air besar.
“Air sungai itu bersih, bukan bekas air BAB seperti yang dituduhkan,” tegasnya.
Namun di sisi lain, warga menyampaikan fakta berbeda. Menurut mereka, aliran sungai yang sama juga dimanfaatkan masyarakat di bagian hulu untuk aktivitas mandi, mencuci, hingga sanitasi.
Kondisi inilah yang membuat publik mempertanyakan apakah prosedur kebersihan MBG benar-benar dijalankan sesuai standar keamanan pangan.
“Ini untuk anak-anak sekolah. Kalau sumber airnya saja dipersoalkan, bagaimana jaminan makanannya aman?” keluh seorang warga.
MBG adalah program strategis untuk peningkatan gizi generasi muda. Namun realitas di Bukit Malintang memperlihatkan tantangan mendasar: infrastruktur sanitasi yang belum memadai.
Polemik ini bukan sekadar soal air sungai, melainkan menyangkut:
Jaminan keamanan pangan siswa
Kepatuhan pelaksana terhadap SOP
Pengawasan kualitas di lapangan
Tanggung jawab pemerintah daerah
Perbedaan klaim antara pengelola dan warga kini memicu desakan agar Satuan Tugas MBG Kabupaten Mandailing Natal turun langsung melakukan audit sanitasi di dapur MBG.
Warga menuntut pemeriksaan kualitas air, sistem pencucian peralatan makan, hingga standar pengolahan makanan. Mereka menilai pengawasan tak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis kondisi nyata di lapangan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah terkait langkah korektif yang akan diambil.
Program yang dirancang untuk menyehatkan anak bangsa kini berada di persimpangan: antara niat baik kebijakan dan ujian serius standar kebersihan.(***)
