BOMBANA – Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD) menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan pengamanan aparat saat demonstrasi penolakan rencana aktivitas industri PT Sultra Industrial Park (SIP) di Kabupaten Bombana, Rabu (18/2/2026) lalu.
Pernyataan sikap itu disampaikan Tajering, Penanggung Jawab Harian KOMRAD, Jumat (20/2/2026). Ia menilai pola pengamanan yang dilakukan Polres Bombana terkesan berlebihan dan tidak mencerminkan pendekatan humanis.
“Kami mendapat informasi dan mengamati langsung insiden saat unjuk rasa berlangsung. Kami menduga Polres Bombana terkesan alergi terhadap demonstran,” tegas Tajering.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana aktivitas industri PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat. Massa aksi awalnya berencana menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati dan DPRD Bombana.
Namun, menurut Tajering, rombongan massa diduga dihadang oleh sejumlah aparat pengamanan saat melintas di depan kantor kepolisian. Ketegangan pun tak terhindarkan.
“Terjadi adu mulut antara massa aksi dan pihak pengamanan sehingga situasi berubah menjadi tidak kondusif,” ungkapnya.
KOMRAD menilai aparat kepolisian seharusnya bersikap netral, mengedepankan pendekatan humanis, serta tidak menunjukkan sikap arogan dalam mengawal kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
“Demonstrasi di Bombana terkesan dianggap ilegal dan dicekal dengan dalih keamanan, ketertiban, serta provokasi. Ini yang kami sesalkan,” tambah Tajering.
Atas dugaan tindakan arogansi tersebut, KOMRAD meminta evaluasi terhadap Kapolres Bombana. Mereka mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas.
“Jika Kapolres tidak mampu bersikap humanis dalam memimpin, kami meminta Kapolda Sultra atau Kapolri untuk melakukan pencopotan jabatan,” tegasnya.
Selain itu, Tajering mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk KOMRAD Distrik Persiapan Bombana sebagai langkah awal menuju deklarasi resmi.
“Kami akan membentuk distrik persiapan sebelum deklarasi, sebagai bentuk partisipasi dalam perjuangan isu lingkungan hidup, pendidikan, dan kepentingan masyarakat lainnya,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Bombana belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.(***)
