Bone, Sulawesi Selatan — Dugaan praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali mencuat di Kabupaten Bone. Aktivitas mencurigakan yang diduga melibatkan jaringan pelangsir terorganisir ini disebut telah berlangsung lama dan luput dari penindakan tegas aparat penegak hukum (APH).
Informasi yang dihimpun pada Minggu pagi, 22 Maret 2026, mengungkap pengakuan seorang pria berinisial ED, warga Desa Uren, Kecamatan Palakka. Ia diduga menggunakan mobil truk dengan dua tangki (modifikasi) untuk mengambil solar secara berulang kali di SPBU 74.937.06 Akka’e.
Modus operandi yang dijalankan terbilang sistematis. Truk tersebut disebut keluar-masuk SPBU dengan frekuensi tinggi, mengisi solar subsidi dalam jumlah besar, lalu kembali ke Desa Uren sebelum kembali melakukan pengisian ulang. Aktivitas ini diduga dilakukan setiap hari.
Seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut sudah menjadi pemandangan rutin. “Hampir setiap hari mobil itu lalu-lalang. Bukan cuma satu, ada beberapa kendaraan yang diduga digunakan untuk melansir solar,” ujarnya.
Lebih mengkhawatirkan, solar yang dikumpulkan itu diduga tidak hanya beredar di wilayah lokal. BBM tersebut disebut-sebut dikirim ke wilayah Siwa dan diterima oleh seseorang bernama Andi Lani. Dari sana, distribusi diduga berlanjut melalui jalur laut menuju wilayah Sulawesi Tenggara.
Jika benar, praktik ini mengindikasikan adanya jaringan distribusi ilegal lintas daerah yang memanfaatkan celah pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain merugikan negara, tindakan ini juga berdampak langsung pada masyarakat yang berhak, seperti nelayan dan petani, yang kerap kesulitan mendapatkan solar.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan mendesak aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan instansi terkait seperti BPH Migas serta Pertamina, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
Pengawasan terhadap SPBU, distribusi BBM subsidi, serta dugaan keterlibatan oknum harus diusut secara transparan dan tuntas. Jika dibiarkan, praktik mafia BBM seperti ini berpotensi terus menggerogoti subsidi negara dan memperparah ketimpangan distribusi energi di daerah.
Publik kini menunggu langkah tegas APH: akankah praktik ini dibongkar hingga ke akar, atau kembali menguap tanpa jejak?(*)
