Bulukumba — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terjadi antrean panjang kendaraan, serta sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram dengan harga yang dikeluhkan masyarakat kembali memicu keresahan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kondisi tersebut mendorong Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) berencana menggelar aksi pada Senin 14/09 dan mendatangi Polres Bulukumba dan Gedung DPRD.
Ketua Umum PATI, Agus Salim, yang akrab disapa Jihank, membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan, PATI bersama warga, nelayan, dan petani akan menyuarakan persoalan distribusi BBM dan LPG yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
“Kami bersama teman-teman dari PATI, warga, dan petani akan kembali turun ke jalan,” kata Agus Salim.
Menurut Agus, antrean panjang dan kelangkaan BBM tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan ketersediaan stok. PATI meminta pemerintah, instansi terkait, dan aparat penegak hukum, termasuk Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), mengusut dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, ungkapnya saat ditemui di salahsatu warkop di kota Bulukumba.
“Kami menduga ada skema pelangsiran BBM yang sistematis. Para pelaku diduga memanfaatkan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi dan menggunakan sejumlah kode QR untuk melakukan pengisian berulang,” ujarnya.
PATI juga menyoroti dugaan adanya kendaraan tertentu yang mengisi BBM secara berulang dalam jumlah besar. Namun, Agus menegaskan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan aparat berwenang.
Semua SPBU yang menjadi sorotan termasuk SPBU Bicari. PATI meminta aparat memeriksa pola operasional SPBU tersebut, yang disebut berlangsung hingga 2 x 24 jam, termasuk mekanisme distribusi dan pencatatan transaksi BBM bersubsidi.
“Bukan hanya mobil kecil yang diduga melakukan pengisian berulang. Warga juga melihat adanya dump truck dan kendaraan lain yang diduga ikut mengisi BBM,” ungkapnya.
Atas kondisi itu, PATI mendesak Polres Bulukumba tidak berhenti pada penertiban di lapangan, tetapi mengusut persoalan dan meminta pihak manajer semua SPBU hingga tuntas apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Menurut PATI, pemeriksaan perlu mencakup kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi, pola transaksi dengan kode QR, frekuensi pengisian, volume BBM yang dibeli, serta kemungkinan keterlibatan oknum tertentu dalam rantai distribusi.
“Kalau memang ada penyalahgunaan BBM bersubsidi, harus dibongkar siapa yang bermain dan bagaimana pola distribusinya. Jangan sampai masyarakat terus mengantre, sementara BBM bersubsidi justru diduga dinikmati pihak-pihak tertentu,” tegas Agus.
Selain BBM, PATI menyoroti kelangkaan LPG 3 kilogram yang disebut semakin sulit diperoleh masyarakat. Harga LPG bersubsidi itu juga dikeluhkan karena dinilai tidak lagi sesuai ketentuan.
PATI meminta pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi pengawas turun langsung untuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi aparat dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi distribusi BBM dan LPG di Bulukumba.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres Bulukumba maupun semua pengelola SPBU termasuk SPBU Bicari terkait dugaan yang disampaikan PATI dan warga. Seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi serta pembuktian dari aparat dan instansi berwenang.(*)
Lp: Kamaluddin
