GOWA — Sampai kapan rakyat harus berteriak baru pemerintah mau mendengar?
Pertanyaan itu kembali mencuat setelah aksi Aji Nompo di Jalan Poros Tamallayang, Bontonompo, Kabupaten Gowa, menjadi sorotan dan beredar di media sosial Facebook.
Di tengah padatnya antrean BBM, Aji Nompo menyeret jeriken kosong sembari mengalungkan uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu. Dengan suara lantang, ia bahkan memanggil nama Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pertolongan atas kondisi masyarakat yang disebut semakin kesulitan mendapatkan BBM.
Pemandangan tersebut seharusnya membuat pemerintah dan DPRD Gowa merasa terusik.
Sebab yang dibawa warga bukan senjata, bukan tuntutan meminta uang, melainkan jeriken kosong dan uang untuk membeli BBM.
Pesannya justru sangat jelas:
“Kami punya uang. Kami mau membeli. Tapi di mana BBM-nya?”
Jangan Marah pada Rakyat yang Mengeluh
Pemerintah dan DPRD semestinya tidak tersinggung karena rakyat menyampaikan keluhan.
Yang seharusnya membuat tersinggung adalah kenyataan ketika rakyat merasa tidak didengar.
Ketika warga harus mengantre panjang, kehilangan waktu bekerja, mengeluarkan biaya tambahan, lalu masih kesulitan memperoleh BBM, tentu ada sesuatu yang harus dievaluasi.
Jangan sampai rakyat yang berteriak justru dianggap berlebihan, sementara persoalan yang mereka hadapi dianggap biasa.
Rakyat tidak butuh pemerintah yang pandai menjelaskan. Rakyat butuh pemerintah yang mampu menyelesaikan.
DPRD Gowa, Wakil Rakyat atau Wakil Antrean?
Sorotan lebih keras patut diarahkan kepada DPRD Gowa.
Para wakil rakyat dipilih untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Maka ketika rakyat sudah turun ke jalan membawa jeriken kosong dan memanggil Presiden, di mana suara DPRD?
Sudahkah para wakil rakyat berdiri di tengah antrean dan bertanya langsung kepada warga?
Sudahkah DPRD memanggil pihak-pihak terkait dan meminta penjelasan secara terbuka?
Sudahkah dilakukan pengawasan serius terhadap distribusi BBM di wilayah Gowa?
Jangan sampai rakyat sudah kepanasan di antrean, sementara wakilnya nyaman di ruangan ber-AC.
Kalimat itu mungkin terdengar keras. Tetapi justru itulah yang harus dijawab oleh DPRD: apakah penderitaan warga sudah benar-benar menjadi prioritas pengawasan mereka?
Kalau Semua Aman, Rakyat yang Mengantre Ini Harus Disebut Apa?
Pemerintah dan pihak terkait tentu berhak memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM.
Namun pemerintah juga harus siap menghadapi pertanyaan publik.
Kalau kondisi memang aman, mengapa antrean begitu panjang?
Kalau distribusi normal, mengapa warga masih mengeluh sulit mendapatkan BBM?
Kalau tidak ada persoalan serius, mengapa keresahan sampai membuat warga membawa jeriken kosong dan memanggil Presiden?
Jangan hanya melihat angka stok dari laporan.
Turun dan lihat rakyat.
Sebab angka di atas kertas tidak bisa menggambarkan bagaimana seorang pengemudi harus menunggu berjam-jam, bagaimana pedagang kehilangan waktu berjualan, atau bagaimana pekerja harus memilih antara mengantre BBM atau mencari nafkah.
“Kami Tidak Minta Gratis!”
Aji Nompo menegaskan masyarakat membutuhkan BBM dan LPG bukan untuk meminta-minta.
Mereka ingin membeli.
Namun masyarakat mempertanyakan kondisi ketika barang yang dibutuhkan sulit diperoleh dan beban pengeluaran semakin terasa.
Di sinilah pemerintah seharusnya hadir.
Bukan menyuruh rakyat diam. Bukan meminta rakyat terus bersabar. Tetapi mencari tahu apa yang terjadi dan memperbaikinya.
Jika memang terdapat kendala distribusi, bongkar dan perbaiki.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai aturan.
Jika ada persoalan pelayanan, benahi.
Jika stok memang tersedia, pastikan masyarakat benar-benar bisa memperolehnya secara wajar.
Jangan Tunggu Rakyat Memanggil Presiden Lagi
Video yang beredar di Facebook ini semestinya menjadi alarm keras, bukan sekadar tontonan media sosial.
Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD Gowa harus membuktikan bahwa suara rakyat Bontonompo tidak berhenti sebagai video viral.
Jangan tunggu rakyat memanggil Presiden Prabowo lagi.
Jangan tunggu jeriken kosong semakin banyak.
Jangan tunggu antrean semakin panjang.
Dan jangan tunggu kemarahan masyarakat berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Karena pada akhirnya, rakyat hanya meminta sesuatu yang sangat sederhana:
BBM tersedia. LPG tersedia. Harganya wajar. Distribusinya jelas. Dan pemerintah hadir ketika rakyat membutuhkan.
Kalau pemerintah dan DPRD merasa tersinggung dengan kritik ini, justru itulah momentum untuk membuktikan bahwa kritik tersebut salah-bukan dengan membungkam rakyat, tetapi dengan membuat antrean itu benar-benar hilang.
