Legislatif Bone Ancam Cabut Izin Pangkalan Nakal, Kelangkaan Elpiji 3 Kg Disorot Keras

Bone – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau yang dikenal dengan sebutan “Si Melon” di Kabupaten Bone kini memasuki babak serius. DPRD Bone melalui Komisi II mengeluarkan peringatan tegas kepada pangkalan yang diduga bermain dalam distribusi, menyusul keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Bone, Andi Muh. Idris Rahman, menegaskan pihaknya tidak akan ragu merekomendasikan pencabutan izin pangkalan jika terbukti melanggar aturan distribusi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama pihak Pertamina dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Ruang Rapat DPRD Bone, Kamis (22/1/2026).

Idris menilai kelangkaan yang terjadi bukan semata persoalan pasokan, tetapi ada indikasi persoalan di tingkat distribusi bawah. Ia mensinyalir adanya dugaan permainan di tingkat pengecer yang menyebabkan gas sulit diakses masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama subsidi.Jika dalam sepekan ke depan gas masih langka, kami tidak segan-segan cabut izin pangkalan gas yang nakal,” tegas Idris saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, pangkalan memiliki kewajiban menyalurkan elpiji langsung kepada konsumen rumah tangga dan pelaku usaha mikro, bukan justru mengutamakan pengecer yang berpotensi menaikkan harga di luar ketentuan. Praktik semacam itu dinilai merusak tata niaga dan menyengsarakan masyarakat.

Komisi II DPRD Bone juga meminta Pertamina memperketat pengawasan distribusi serta memastikan kuota yang disalurkan benar-benar sampai ke titik sasaran. Selain itu, DPRD mendorong adanya transparansi data penyaluran agar pengawasan publik bisa berjalan.

Kelangkaan elpiji 3 kg dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan warga di sejumlah kecamatan. Tak sedikit warga mengaku harus berkeliling mencari gas, bahkan membeli dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Legislatif menegaskan persoalan ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat kecil atas energi bersubsidi. DPRD Bone memastikan akan terus memantau situasi lapangan dan tidak segan mengambil langkah tegas bila kondisi tidak segera membaik.(***)

Pos terkait