Sidang Hari Jadi Bulukumba Ricuh: Dua Aktivis Perempuan Serobot Paripurna, Tolak Pabrik Pupuk & Kawasan Industri

Bulukumba – Perayaan Hari Jadi Kabupaten Bulukumba ke-66, Rabu (4/2/2026), mendadak berubah tegang. Di tengah rapat paripurna yang sedang berlangsung khidmat di Gedung DPRD Bulukumba, dua aktivis perempuan secara bergantian menyerobot jalannya sidang dan menyuarakan penolakan terhadap rencana kawasan industri di Bontobahari.

Ruang sidang yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, unsur Forkopimda, serta perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan itu awalnya berjalan normal. Ketua DPRD Bulukumba, Umi Asyatun Khadijah, baru saja membuka rapat dengan ketukan palu ketika situasi di luar gedung sudah memanas oleh aksi ratusan massa.

Tiba-tiba, Anjar Sumiana Masiga, aktivis perempuan dari Kolaborasi Biru, berdiri di tengah forum. Ia melakukan orasi tunggal sambil membentangkan poster penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik pupuk PT Petrokimia di Kecamatan Bontobahari.

Dengan suara lantang, Anjar menilai proyek tersebut berpotensi membawa dampak serius terhadap ekologi pesisir.

Ia menegaskan kawasan Bontobahari bukan ruang industri berat, melainkan wilayah hidup masyarakat pesisir yang bergantung pada laut.

Belum reda ketegangan itu, insiden serupa kembali terjadi. Nilam Mayasari, Ketua KOPRI PMII Bulukumba, juga masuk ke ruang sidang dan berjalan menuju meja pimpinan DPRD sambil menyampaikan protes. Aksinya tak berlangsung lama setelah petugas keamanan segera mengamankannya ke luar ruangan.

Demo di Luar, Tekanan di Dalam

Sejak pagi, dua kelompok massa sudah memadati depan gedung DPRD.

Kelompok pertama, PATI, memprotes kejelasan tata kelola dan status kawasan Pantai Panrangluhu.

Kelompok kedua yang menamakan diri Gerakan Perlawanan Rakyat Bulukumba terdiri dari AGRA, FMN, KOMPI, KOPRI PMII Bulukumba, serta masyarakat pesisir Bontobahari. Mereka menolak Pasal 44 Ranperda RTRW Bulukumba 2025–2045 yang menetapkan Bontobahari sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 441 hektare.

Menurut massa aksi, kebijakan itu berisiko:
Merusak ekosistem pesisir
Mengancam budidaya rumput laut
Menggerus pariwisata bahari

Membuka jalan bagi industri petrokimia berisiko tinggi

Ketegangan memuncak saat massa merangsek hingga depan ruang sidang.

“Keluar, keluar, jangan dulu di sini orasi, biarkan sidang paripurna selesai,” teriak seorang petugas keamanan mencoba mengendalikan situasi.

Setelah negosiasi alot, massa mundur ke halaman DPRD dan melanjutkan aksi hingga nyaris menutup badan jalan.

Paripurna Tetap Jalan di Tengah Tekanan

Meski dua kali interupsi langsung terjadi di dalam ruangan, rapat paripurna peringatan hari jadi tetap dilanjutkan sesuai agenda. Aparat kepolisian dan Satpol PP terlihat memperketat pengamanan hingga siang hari.

Momen yang seharusnya menjadi perayaan kebanggaan daerah justru diwarnai gelombang protes keras dari warga pesisir yang merasa masa depan ruang hidup mereka sedang dipertaruhkan.

Pos terkait