Bulukumba -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diterpa badai kritik. Alih-alih menjadi solusi peningkatan gizi pelajar, program nasional ini justru memantik gelombang penolakan dari masyarakat yang kian meluas dan viral di media sosial.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Mereka menilai kualitas makanan yang disajikan jauh dari standar “bergizi” dan dinilai berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak sekolah.
Berbagai temuan bermunculan dan ramai dibagikan warganet: nasi yang tidak layak konsumsi, buah dalam kondisi rusak, lauk berbau menyengat, hingga tahu yang ditumbuhi jamur. Fakta-fakta tersebut memicu keresahan publik, terlebih karena sasaran program adalah anak-anak usia sekolah.
Kekhawatiran masyarakat semakin memuncak setelah mencuatnya sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah yang diduga terjadi usai pelajar mengonsumsi makanan dari program MBG. Peristiwa itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memantik pertanyaan serius soal pengawasan, kualitas bahan pangan, serta kesiapan sistem distribusi program.
“Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Kalau pengawasannya lemah, program sebaik apa pun bisa berubah jadi ancaman,” ujar salah satu warga.
Desakan agar MBG dihentikan atau dievaluasi total pun semakin lantang. Sebagian masyarakat menilai program ini tidak efektif dan sarat risiko. Ada pula yang mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk pendidikan gratis atau peningkatan mutu sekolah. Opsi lain yang banyak disuarakan adalah penyaluran dana langsung ke rekening orang tua murid agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan anak.
Namun demikian, tidak semua suara menolak. Sebagian masyarakat masih mendukung keberlanjutan MBG, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka menilai program ini tetap relevan, dengan catatan pemerintah melakukan pembenahan serius dari hulu ke hilir—mulai dari pengadaan bahan, proses memasak, hingga pengawasan distribusi.
Kini, sorotan publik tertuju pada pemerintah. Di tengah derasnya kritik dan tuntutan transparansi, masyarakat menanti langkah tegas dan bertanggung jawab: apakah MBG akan diperbaiki secara menyeluruh, diubah skemanya, atau justru dihentikan demi keselamatan generasi masa depan.
komentar Suara Warga:
“Lebih baik dananya langsung ke orang tua, mereka paling tahu kebutuhan anaknya.”
“Kalau masih membahayakan, jangan dipaksakan. Hentikan saja.”
“Programnya jangan dihapus, tapi dibenahi total dari awal.”
“Transparansi wajib. Jangan sampai MBG hanya jadi proyek segelintir pihak.”(*)
