Bulukumba – Sebuah pertanyaan menusuk melayang di tengah riuhnya narasi kemajuan: bagaimana mungkin kapal pembangunan dikatakan berlayar gagah, jika jalur urat nadi rakyatnya sendiri dibiarkan berlubang, rapuh, dan nyaris putus? Itulah kenyataan pahit yang dirasakan warga Dusun Kapasa, Desa Salemba, kecamatan ujung loe, terkait kondisi jalan penghubung Desa Salemba–Kelurahan Dannuang di bawah pemerintahan Bupati Andi Mukhtar Ali Yusuf.
Sejak luapan air sungai menerjang wilayah tersebut pada Sabtu, 5 Juli 2025, jalan penghubung vital ini nyaris terputus total. Tanggul penahan jebol berkeping-keping, tanah penyangga tergerus habis, satu rumah warga hancur tak terselamatkan, aspal terbelah retak, tiang miring tumbang, dan puing bangunan berserakan di dasar aliran air. Berbulan-bulan berlalu, warga tetap mempertaruhkan nyawa setiap kali melintas — namun hingga kini, belum ada satu pun langkah penanganan darurat nyata dari Pemerintah Kabupaten.
“Kapal Dihias Megah, Jalurnya Dibiarkan Putus”
Adil Makmur, warga yang mewakili suara masyarakat setempat, menyampaikan kekecewaannya dengan perumpamaan yang menyakitkan namun jujur:
“Kita mendengar dan melihat bagaimana Bulukumba digambarkan berlayar gagah di bawah kepemimpinan Bupati, dengan pembangunan gedung menjulang. Tapi lihatlah jalan ini – urat nadi kehidupan kami- nyaris putus diterjang air dan dibiarkan begitu saja. Bagaimana mungkin kapal ini bisa berlayar selamat jika jalur utamanya sendiri dibiarkan bolong dan rapuh?”
Pertanyaannya menohok ke dasar kesetaraan pembangunan: “Bupati dan seluruh pejabat tidak akan pernah ada di kursi kekuasaan jika bukan karena pilihan rakyat. Jika benar kita satu perahu yang sama, jangan biarkan sebagian duduk tenang di geladak, sementara kami yang tinggal di bawah dihantam ombak dan dibiarkan hanyut sendirian.”
Janji Harus Menjadi Bukti:
Merespons keluhan yang semakin meluas, Wakil Ketua II DPRD Bulukumba Andi Syahruni Haris menyatakan penanganan jalan dan jembatan ini akan segera diprioritaskan, baik melalui alokasi APBD Kabupaten, dukungan anggaran Provinsi, maupun bantuan Pemerintah Pusat.
Kini, janji itu menjadi ujian nyata bagi seluruh jajaran pemerintahan. Warga tidak lagi menunggu kata-kata manis – mereka menunggu tindakan. Pertanyaan sederhana namun menuntut jawaban tetap menggema: apakah kemajuan yang dibangun benar-benar milik seluruh rakyat, atau hanya kemegahan yang dipajang di atas geladak, sementara jalur kehidupan rakyat kecil dibiarkan bocor dan tenggelam?
Lp: Kamaluddin
