Bulukumba — Sebanyak 38 dari total 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bulukumba dilaporkan mengalami suspend secara serentak dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, hanya delapan SPPG yang dilaporkan masih beroperasi.
Kondisi tersebut menuai sorotan dari aktivis Asatu, M. Rijal. Ia mempertanyakan kinerja dan tanggung jawab Koordinator Wilayah (Korwil) serta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam pelaksanaan dan pengawasan program MBG di Kabupaten Bulukumba.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, suspend terhadap puluhan SPPG tersebut diduga berkaitan dengan permasalahan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Permasalahan pelaporan tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penghentian sementara operasional dapur MBG.
Banyaknya SPPG yang mengalami suspend dalam waktu bersamaan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, koordinasi, dan pendampingan terhadap pengelola SPPG di Kabupaten Bulukumba.
M. Rijal mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan dan pendampingan yang selama ini dijalankan Korwil dan SPPI, sehingga puluhan SPPG dilaporkan mengalami suspend secara serentak.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan persoalan serius yang perlu segera dievaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya suspend sekaligus memastikan setiap pihak yang terlibat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
“Dengan adanya 38 SPPG yang disuspend, tentu ini menjadi tanda tanya besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini? Apakah pihak Korwil atau SPPI? Persoalan ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas M. Rijal.
Ia menilai, penjelasan dari pihak Korwil sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui penyebab puluhan SPPG tersebut mengalami penghentian sementara operasional.
Menurutnya, transparansi dan evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengetahui akar persoalan serta mencegah kejadian serupa terulang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bulukumba.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Korwil melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai penyebab suspend terhadap 38 SPPG di Bulukumba.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Korwil yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan.
M. Rijal berharap Korwil dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab banyaknya SPPG yang mengalami suspend.
Ia menegaskan bahwa kejelasan tanggung jawab dan pengawasan sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bulukumba dapat berjalan sesuai ketentuan dan tujuan program.
Lp: Kamaluddin
