Serang – Pengamat politik dan kebijakan publik Jacob Ereste menilai langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembiayaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) lewat APBN patut dihormati. Namun, perbedaan sikap yang kini berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto dianggap sudah cukup alasan bagi Purbaya untuk mengundurkan diri dari kabinet.
Menurut Jacob Ereste, langkah Presiden Prabowo mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang proyek KCJB sebesar Rp1,2 triliun per tahun menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah ingin menyelesaikan beban keuangan proyek strategis nasional itu. Namun, keputusan tersebut justru berseberangan dengan sikap Menkeu Purbaya yang menolak penggunaan dana APBN karena dianggap membebani rakyat.
“Jika seorang menteri sudah berbeda haluan dengan Presiden dalam kebijakan fundamental seperti pembiayaan proyek nasional, jalan paling terhormat adalah mundur dari jabatan,” ujar Jacob dalam tulisannya yang diterbitkan di TributeAsia.com, Senin (10/11/2025).
Ia menilai, keberanian Purbaya menolak beban utang KCJB sebenarnya telah mendapat simpati publik karena mencerminkan sikap hati-hati dalam menjaga keuangan negara. Namun, bila kebijakan itu bertentangan langsung dengan keputusan Presiden, maka keberlanjutan kerja sama di kabinet akan sulit dijaga.
Jacob juga mengaitkan persoalan KCJB dengan dugaan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proyek-proyek besar, termasuk soal penerbitan surat hak guna bangunan (SHGB) dan hak milik di kawasan PIK 2, Tangerang, yang dinilai bermasalah secara hukum. Ia menyebut, ketegasan Menkeu dalam membenahi tata kelola keuangan negara bisa menjadi sia-sia bila pemerintah tidak satu suara dalam pemberantasan korupsi dan pengelolaan aset negara.
“Langkah mundur akan menjadi bentuk protes moral dan ekspresi keimanan, sebagaimana prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Itu jauh lebih bermartabat daripada bertahan dalam ketidaksepahaman yang berlarut,” tambahnya.
Jacob menutup analisanya dengan pesan agar pejabat negara tetap berpegang pada nurani dan amanah rakyat. “Bangsa ini butuh pemimpin yang teguh dan jujur, bukan mereka yang mencla-mencle atau membela yang salah,” tegasnya.(***)
