Jakarta – Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan RI memanas ketika Anggota Komisi IV sekaligus Kapoksi Gerindra di Badan Legislasi DPR RI, Melati, S.H., melontarkan kritik tajam terkait lemahnya pengawasan hutan dan penegakan hukum yang dinilai hanya bergerak setelah bencana besar terjadi.
Dalam forum resmi tersebut, Melati tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya terhadap pola penanganan kerusakan hutan yang dianggap reaktif, bukan preventif.
“Pengawasan kita lemah. Dan lebih menyedihkan lagi, penegakan hukum baru diambil setelah terjadi bencana besar. Kejadian ini bikin saya tidak bisa tidur memikirkan nasib saudara-saudara kita di sana,” tegas Melati SH di hadapan Menteri Kehutanan.
Ia menambahkan bahwa hilangnya fungsi hutan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Fungsi hutan yang selama ini kita banggakan, ada yang hilang. Ini bukan sekadar kerusakan alam, tapi ancaman nyata bagi kehidupan warga. Jangan tunggu banjir bandang atau longsor besar dulu baru kita bertindak,” ujarnya dengan nada keras.
Melati juga meminta pemerintah memperkuat sistem monitoring kawasan hutan, mempercepat digitalisasi pengawasan, dan menindak tegas pelaku perusakan hutan tanpa pandang bulu.
Rapat kerja tersebut menjadi sorotan setelah berbagai daerah di Indonesia kembali dilanda bencana ekologis yang diduga kuat berkaitan dengan pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Melati menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah.
“Kalau negara hadir lebih awal, banyak nyawa bisa diselamatkan. Tolong ini menjadi perhatian serius,” tutupnya.(***)
