Bulukumba – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diklaim diawasi berlapis dari pusat hingga daerah, kini menuai sorotan tajam di Kabupaten Bulukumba. Sejumlah dapur MBG diduga beroperasi tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas pengawasan.
Padahal, pengawasan MBG melibatkan banyak lembaga, mulai dari Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPOM, BPKP, Ombudsman RI, hingga pemerintah daerah dengan koordinasi lintas kementerian dan aparat. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
Di Desa Bulolohe, dapur SPPG diduga tidak layak dan menyerupai rumah kos-kosan, dengan pengelolaan limbah yang disinyalir mencemari lingkungan. Sementara di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, dapur MBG berdampingan dengan sarang burung walet dan distribusi makanan dilakukan menggunakan mobil penumpang atau mikrolet, jauh dari standar keamanan pangan yang ditetapkan SOP.
Kondisi ini memicu tanda tanya publik: di mana pengawasan nyata dari pihak terkait?
Aktivis Asatu Muh.Rijal menilai pelaksanaan MBG di Bulukumba berpotensi mencoreng tujuan mulia program tersebut jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat.
“Program ini sangat bagus, tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, jelas sangat disayangkan,” kata Rijal, Rabu (18/12/2025).
Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025, bupati dan wali kota diberikan kewenangan untuk merekomendasikan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah di wilayah masing-masing.
Ia mendesak Bupati Bulukumba agar mampu menghentikan sementara atau kalau perlu tutup dapur-dapur MBG yang diduga melanggar juknis hingga dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau membahayakan kesehatan dan lingkungan, lebih baik dihentikan dulu,” tegasnya.
Rijal juga melontarkan kritik keras dengan menyebut adanya dugaan pengawas hanya makan gaji buta, karena pengawasan dinilai hanya formalitas dan tidak menyentuh kondisi di lapangan.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melalui Kabid Humas, Andi Ayatullah Ahmad, yang di hubungi melalui pesan whatsapp, Memberikan tanggapan, Iye saya koordinasikan dulu dengan OPD terkait
Apa sudah ada langkah yang telah dilakukan. Ucapnya.
Masyarakat menanti langkah tegas agar Program Makan Bergizi Gratis tidak berubah menjadi proyek seremonial, tetapi benar-benar aman dan berpihak pada kesehatan masyarakat.
