Makassar – Tekanan publik terhadap Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kian mengeras. Komite Merah Putih Indonesia (KMPI) Wilayah Sulsel kembali menggelar Aksi Jilid II di depan Mapolda Sulsel, menuntut penanganan serius atas dugaan praktik penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi di Kabupaten Sinjai.
KMPI menilai aparat penegak hukum terkesan lamban merespons dugaan kuat aktivitas mafia BBM yang disebut-sebut beroperasi terbuka di Kecamatan Sinjai Timur. Sorotan utama aksi ini tertuju pada SPBU 74.926.02, yang diduga kerap menjadi titik pengambilan solar subsidi dalam jumlah tidak wajar.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan KMPI Sulsel, Wahid, mendesak Kapolda Sulsel dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), khususnya Unit Tipidter, untuk turun langsung memimpin penyelidikan.
“Ini bukan demo seremonial. Ini alarm keras bagi Polda Sulsel. Publik bertanya, mengapa dugaan mafia BBM di Sinjai seolah dibiarkan?” tegas Wahid.
KMPI menyoroti fenomena mobil pickup bermuatan jeriken yang secara masif mengisi solar subsidi di SPBU tersebut. Aktivitas ini dinilai sebagai indikasi kuat adanya pola distribusi ilegal yang sudah berlangsung lama.
“Jeriken berderet di SPBU itu bukan rahasia lagi. Pertanyaannya sederhana: aparat tidak melihat, atau memilih tidak melihat?” sindirnya.
Dalam tuntutannya, KMPI mendesak Polda Sulsel untuk segera:
Mengaudit seluruh dokumen transaksi SPBU 74.926.02
Membuka dan memeriksa rekaman CCTV
Menelusuri alur distribusi BBM subsidi
Mengungkap kemungkinan keterlibatan oknum tertentu.
Tak hanya itu, KMPI juga mengungkap informasi lapangan terkait kapal nelayan asal Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang diduga mengisi BBM di pesisir Sinjai lalu membawanya ke luar daerah. Praktik ini memicu keresahan warga dan memperkuat dugaan adanya jaringan distribusi ilegal lintas wilayah.
“Ini sudah meresahkan masyarakat. Kami menuntut langkah cepat, transparan, dan tegas. Jangan biarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tutup Wahid.
KMPI menegaskan, jika tuntutan ini kembali diabaikan, gelombang aksi lanjutan dengan tekanan lebih besar akan kembali digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap pembiaran praktik kejahatan BBM subsidi.(*)
