JENEPONTO — Gelombang protes ratusan pemuda di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis (Januari 2026), menjadi alarm keras bagi pemerintah: kebijakan berbasis sistem dinilai telah mencabut hak kesehatan warga miskin tanpa wajah, tanpa verifikasi, tanpa empati.
Yang “dinonaktifkan” memang kartu. Namun yang benar-benar terputus adalah akses orang miskin untuk berobat. Penonaktifan massal Kartu Indonesia Sehat (KIS) akibat penerapan sistem DESIL kini berubah dari urusan administrasi menjadi persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab negara.
Barisan Pejuang Jaminan Sosial menilai pemerintah terlalu mudah mempercayai hasil sistem pemutakhiran data, tetapi terlalu jauh dari realitas sosial warganya sendiri. Di ruang rapat, angka bisa terlihat membaik. Di kampung-kampung, warga tetap bergelut dengan penghasilan tak menentu, harga kebutuhan naik, dan kini—jaminan kesehatan hilang.
“Hari ini kita tidak bicara statistik. Kita bicara nyawa manusia!” seru Jenderal Lapangan Edi Subarga.
Sorotan massa tidak hanya pada sistem DESIL, tetapi pada cara pemerintah menjalankannya. Penonaktifan KIS tanpa verifikasi faktual di lapangan dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang berdampak langsung pada hak konstitusional warga.
Alih-alih memastikan data akurat sebelum kebijakan dijalankan, pemerintah justru dinilai membiarkan warga miskin menanggung risiko dari kesalahan sistem. Kebijakan berjalan cepat, koreksi berjalan lambat dan rakyat kecil menjadi penyangga dampaknya.
Orator lain, Rais, mempertanyakan ukuran “kemampuan” versi sistem.
“Apakah kemiskinan diukur dari layar komputer, bukan dari dapur yang kosong?” ujarnya.
Situasi ini oleh massa disebut sebagai krisis sunyi akibat kebijakan: tidak ada bencana, tetapi perlindungan kesehatan ribuan warga perlahan hilang. Tanpa KIS, pilihan warga miskin menyempit—menahan sakit, berutang, atau menunda berobat sampai kondisi memburuk.
Tekanan publik kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Massa menilai pemda tidak bisa bersembunyi di balik kewenangan pusat. Dalam situasi darurat layanan dasar, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab memastikan warganya tidak kehilangan akses kesehatan.
Dalam tuntutannya, demonstran mendesak:
- Evaluasi menyeluruh penerapan sistem DESIL
- Pengaktifan kembali KIS warga miskin yang dinonaktifkan tanpa verifikasi lapangan
- Langkah darurat Pemkab menjamin warga terdampak tetap bisa berobat
- Pendataan ulang melibatkan desa, tokoh masyarakat, dan unsur independen
Aksi berlangsung tertib. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Sikap diam itu justru mempertegas kesan yang disorot massa: ketika data salah, yang menanggung akibat bukan sistem melainkan rakyat kecil.
Di Jeneponto hari ini, publik mempertanyakan satu hal mendasar: apakah pemerintah hadir untuk melindungi warganya, atau sekadar mengelola angka di atas kertas.(***)
