Bulukumba – Pemerintahan Kecamatan Kajang sedang diuji, dan hasilnya memalukan. Senin, 9 Februari 2026, puluhan warga Lingkungan Kaluku Lohe yang didominasi kaum ibu, mengepung Kantor Kecamatan Kajang, membuka dugaan penggelapan pajak rakyat selama 10 tahun yang ironisnya justru direspons pemerintah dengan pelantikan sepihak bernuansa dinasti.
Alih-alih menghadirkan keadilan, negara justru tampil sebagai penonton atau lebih buruk dituding melindungi pelaku.
Rakyat Patuh, Aparat Diduga Berkhianat
Warga mengungkap fakta yang menampar logika bernegara: pajak rutin dibayar, tetapi negara menyatakan tunggakan masih menumpuk. Artinya, ada uang rakyat yang diduga “menguap” di tengah jalan.
Jenderal Lapangan aksi, Hasran DP (OK Gass), menyebut kasus ini sebagai kegagalan total sistem pengawasan.
“Selama 10 tahun rakyat taat, tapi negara kecolongan. Kalau ini bukan kejahatan, lalu apa? Ke mana camat, lurah, dan pengawas selama ini?” kecam Hasran.
Bukti SPPT menunggak yang ditunjukkan warga menjadi cermin telanjang betapa lemahnya pengawasan aparatur di tingkat paling dasar.
Emak-emak yang Membuka Aib Kekuasaan
Yang membuat situasi kian memalukan: kaum ibu harus turun ke jalan untuk mengajarkan arti keadilan kepada pemerintah.
Dipimpin Puang Tenne, mereka membentangkan spanduk “Tangkap Pelaku”sebuah pesan sederhana, namun menghantam langsung wajah kekuasaan.
“Kami bukan ahli hukum, tapi kami tahu uang kami dicuri. Kalau negara diam, kami yang bersuara,” teriak Puang Tenne.
Aksi ini menjelma pengadilan moral terbuka, disaksikan publik.
Puncak Arogansi: Pelantikan di Tengah Skandal
Di saat dugaan penggelapan pajak belum diusut, Camat Kajang justru melantik istri oknum terduga pelaku sebagai Kepala Lingkungan Kaluku Lohe. Keputusan ini bukan hanya menuai protes, tetapi dianggap sebagai tamparan akal sehat.
Tokoh masyarakat Puang Jupo menilai pelantikan tersebut sebagai simbol kekuasaan yang tuli dan buta.
Empat kali musyawarah warga gagal mufakat, namun diabaikan.
Keputusan diambil sepihak sejak 4 Februari 2026.
Pelantikan diduga kuat beraroma politik keluarga dan berpotensi mengamankan kasus.
“Kalau ini bukan bentuk perlindungan, lalu apa? Pemerintah seolah menantang rakyat untuk marah,” tegas Puang Jupo.
Warga mempertanyakan peran Inspektorat Bulukumba, kepolisian, dan pemerintah kabupaten. Dugaan penggelapan pajak selama satu dekade tidak mungkin terjadi tanpa pembiaran panjang.
Bagi massa, diamnya aparat sama menyakitkannya dengan perbuatan pelaku.
Tuntutan yang Menggugat Harga Diri Pemerintah
Massa menyampaikan tuntutan yang tak bisa ditawar:
1. Audit investigatif terbuka atas pajak Kaluku Lohe selama 10 tahun.
2. Cabut SK pelantikan Kepala Lingkungan yang sarat konflik dan tanpa mufakat warga.
3. Proses hukum tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pihak yang diduga melindungi.
Warga menegaskan, jika pemerintah tetap bungkam, maka malu ini akan dibawa lebih jauh, ke tingkat kabupaten hingga provinsi.
Karena bagi rakyat Kaluku Lohe, lebih baik dianggap cerewet daripada terus diperas dalam diam.(***)
Laporan: Kamaluddin
