Makassar – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda berbagai wilayah di Sulawesi Selatan saat ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori krisis yang merugikan masyarakat luas. Antrian panjang, keterbatasan pasokan, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi rakyat menjadi bukti nyata buruknya tata kelola distribusi BBM.
Arman Alfiandi selaku Dewan Pembina Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi (GPMK) juga megambang ketua bidang Parekraf Hmi Cabang Gowa Raya dengan tegas mengecam kondisi tersebut. Ia menilai ada kegagalan serius dalam pengelolaan distribusi BBM di wilayah Sulawesi Selatan.
Ini bukan sekadar kelangkaan, ini adalah bentuk kegagalan sistem yang tidak bisa ditoleransi. Masyarakat dipaksa menderita sementara pihak yang bertanggung jawab terkesan diam,” tegas Arman.
GPMK secara kelembagaan tegas mendesak Menteri BUMN untuk segera mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi total terhadap Pertamina Regional VII. Bahkan, jika terbukti tidak mampu mengatasi persoalan ini, GPMK meminta adanya pencopotan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Kami mendesak Menteri BUMN untuk tidak tinggal diam. Evaluasi total harus dilakukan Jika ada unsur kelalaian atau permainan dalam distribusi BBM, maka copot pejabat yang bertanggung jawab di Pertamina Regional VII,” lanjutnya.
Selain itu, GPMK juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Dugaan adanya praktik mafia BBM atau penyimpangan distribusi harus diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu.
Kami mencurigai adanya potensi permainan dalam distribusi BBM. APH harus segera bertindak, jangan sampai rakyat terus menjadi korban,” tambah Arman.
GPMK menegaskan, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka gelombang aksi massa akan dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.(*) redaksi.
