Bulukumba – Sudah Dua tahun sejak Bupati Bulukumba mengeluarkan pernyataan dan berjanji untuk melakukan pembenahan dan normalisasi PDAM kabupaten Bulukumba namun hingga saat ini belum juga terealisasi.
Masyarakat kabupaten Bulukumba sangat menantikan pembuktian dari janji Bupati tersebut.
Salah seorang perwakilan masyarakat, Andi Bangsawan berharap agar Bupati Bulukumba H.A. Muctar Ali Yusuf segera melakukan normalisasi terhadap PDAM yang sudah bertahun-tahun mengalami mati suri.
Hal ini diungkapkan saat dirinya bertemu dengan awak media Kamis, 17 September 2026.
“Saya ingat betul dalam sebuah pertemuan tahun lalu, Pak Bupati berjanji bahwa tahun ini akan dilakukan pembenahan dan normalisasi PDAM tapi sampai saat ini belum ada kelihatan tanda-tanda PDAM akan dibenahi” ungkapnya.
Menurut Andi Bangsawan, persoalan PDAM adalah persoalan yang sangat krusial mengingat air bersih adalah kebutuhan utama bagi masyarakat khususnya yang bermukim di dalam kota dan wilayah pesisir.
“Ini adalah persoalan yang sudah sangat lama, tapi hingga saat ini belum ada langkah kongkrit dari pemerintah. Sudah sangat lama masyarakat menderita karena kekurangan air bersih terutama masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Apalagi saat ini terjadi kekeringan panjang yang melanda semua wilayah di Bulukumba. Banyak sumur warga yang kering dan menjadi asin.” tutur Andi Bangsawan.
Andi Bangsawan yang juga merupakan penggiat sosial menegaskan agar pemerintah kabupaten Bulukumba lebih fokus pada pembangunan yang betul- betul bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas.
“pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan yang betul-betul bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang tidak terlalu penting dan mendesak sebaiknya ditunda. Apalagi saat ini terjadi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sebaiknya Bupati harus fokus pada kegiatan yang masuk skala prioritas utama” tegasnya.
Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang terkena imbas dari Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dampak dari efisiensi tersebut tentunya mengakibatkan banyak kegiatan pemerintah daerah yang terpaksa harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan anggaran.(*)
Lp: Kamaluddin
