Sinjai – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sinjai yang seharusnya menjadi penopang gizi siswa, kini justru diterpa keluhan serius. Sejumlah sekolah penerima manfaat dari dapur MBG di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, mengaku menemukan lauk ayam dalam kondisi diduga berbau dan tidak segar.
Keluhan disampaikan pihak sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka menyebut, siswa menolak menyantap makanan karena aroma lauk yang tak biasa.“Anak-anak tidak mau makan karena ayamnya berbau. Kami khawatir kalau dipaksa makan bisa berdampak pada kesehatan,” ungkap sumber dari pihak sekolah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana standar pengolahan makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah bisa lolos dalam kondisi seperti itu?
Masalah tak berhenti pada kualitas lauk. Penyajian makanan juga dinilai jauh dari standar higienitas. Beberapa paket MBG disebut tidak tertata dengan baik saat diterima sekolah. Bahkan ada laporan kuah makanan bercampur dengan buah dalam satu wadah.
Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa pengelolaan makanan massal untuk siswa tidak dijalankan dengan prosedur keamanan pangan yang ketat.
Program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru berisiko berubah menjadi ancaman kesehatan bila pengawasan lemah.
Sorotan publik makin tajam setelah diketahui ada nama Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, yang terlibat sebagai investor di yayasan pengelola MBG.
Namun ia menegaskan tidak bertanggung jawab langsung terhadap operasional.“Saya hanya berinvestasi di yayasan. Soal teknis dan tanggung jawab penuh ada di pihak yayasan,” ujarnya.
Ia menyebut kualitas makanan diawasi tiga Pengawas Ahli Gizi (PAG).“Ada tiga PAG yang mengawasi kelayakan menu,” katanya.
Pernyataan ini justru memunculkan tanda tanya baru: jika ada pengawasan ahli gizi, bagaimana makanan diduga bermasalah bisa sampai ke tangan siswa?
Pihak Yayasan Astaka Iskandar membantah tudingan makanan basi. Pengelola yayasan, Iskandar, menyebut menu yang dipersoalkan adalah menu hari Rabu dan tidak ada makanan yang dikembalikan.“Kalau ada satu yang basi, seharusnya semua basi. Tapi kami tidak menemukan itu,” jelasnya.
Namun dalam pernyataannya, ia mengakui kemungkinan adanya wadah makanan (ompreng) yang terkontaminasi.“Bisa jadi ada satu atau dua ompreng yang terkontaminasi sehingga menimbulkan bau,” ujarnya.
Pernyataan ini dinilai kontradiktif: di satu sisi membantah, di sisi lain mengakui potensi kontaminasi.
Kasus ini memperlihatkan celah krusial dalam program makan gratis. Transparansi pengawasan, standar kebersihan dapur, serta rantai distribusi makanan kini menjadi sorotan.
Program bergizi seharusnya menjamin keamanan pangan, bukan sekadar mengejar distribusi. Sebab yang mengonsumsi bukan angka statistik, melainkan anak-anak sekolah.
Jika benar ditemukan makanan tak layak, maka ini bukan sekadar kelalaian teknis—melainkan persoalan serius yang menyangkut tanggung jawab moral dan kesehatan generasi muda.(***)
