Jepara – Ketegangan sosial yang kian dinamis di Kabupaten Jepara mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jepara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Sinergi dalam Menyelesaikan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Jepara”, Jumat (28/11/2025), di Aula Bakesbangpol, Jalan Boto Putih.
Kegiatan penting ini dihadiri lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan, unsur intelijen, aparat penegak hukum, aktivis sosial, tokoh agama, serta komunitas pers. Pemerintah daerah menegaskan FGD ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kewaspadaan dini sekaligus mencegah konflik sosial yang berpotensi meletup di berbagai sektor.
Kepala Bakesbangpol Jepara Ony Sulistijawan, membuka sekaligus menjadi narasumber utama. Ia memaparkan peta kerawanan konflik di Jepara, dengan sengketa lahan dan sumber daya alam sebagai pemicu terbesar.
Ony menekankan beberapa strategi penting:
- Deteksi dini dan respon cepat
- Pendampingan masyarakat
- Penguatan peran tokoh adat, agama, dan masyarakat
- Media tidak menyebarkan hoaks dan konten provokatif
“Keamanan daerah bukan hadiah, tetapi hasil gotong-royong seluruh komponen masyarakat,” tegas Ony.
“Konflik sosial bukan hanya urusan aparat. Masyarakat adalah garda depan menjaga stabilitas wilayah.”
Kejaksaan Soroti Data Perusahaan Tak Sinkron
Narasumber dari Kejaksaan Negeri Jepara, Juniardi Widraswara, S.H., M.H, mengungkapkan fenomena serius:
banyak data perusahaan di Jepara tidak sesuai antara dokumen dan kondisi lapangan.
Ia mengajak ormas berperan aktif mengawal kebijakan dan administrasi agar tidak ada celah hukum yang memicu konflik.
“Pelibatan masyarakat penting agar kebocoran administrasi dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.
Polres Jepara Ingatkan Potensi Konflik Buruh–Pengusaha
Dari kepolisian, IPDA Hardi Panjaitan menyoroti isu panas jelang penetapan UMK, yang kerap memicu gesekan antara serikat pekerja dan pengusaha.
Selain itu, ia memperingatkan beberapa titik rawan:
- Persoalan kesejahteraan buruh
- Konflik ketenagakerjaan
- Masalah galian C di Desa Sumber Rejo yang dikelola CV Senggol Modot
“Jika tidak dikelola baik, isu-isu ini mudah berkembang menjadi konflik horizontal,” ujarnya.
DPRD Jepara Ungkap 700 TKA, Tapi Resmi Hanya 200
Sorotan tajam disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jepara, Muhammad Haidar. Ia memperingatkan potensi ancaman intelijen asing yang menyusup melalui industri dan tenaga kerja asing (TKA).
Haidar menegaskan pentingnya pengawasan tenaga kerja asing, terutama pada pekerjaan dasar yang bisa dikerjakan tenaga lokal.
“Asal usul TKA harus jelas. Dari 700 TKA yang beredar, hanya 200 yang tercatat resmi,” ungkapnya.
Angka tersebut langsung menjadi perhatian peserta FGD karena dianggap sangat berpotensi memicu kecemburuan sosial.
Hadiri 20 Lebih Ormas dan Lembaga
Kehadiran organisasi masyarakat membuat FGD berlangsung dinamis. Beberapa di antaranya:
- DPC LSM Harimau
- PEKAT IB
- LVRI Jepara
- Pemuda Pancasila
- Senkom Polri
- LDII
- IPNU–IPPNU
- Ansor
- GRIB Jaya
- IWOI
- PWI–LS Jepara
- GANN
- Squad Nusantara
- MAI
- GWI
dan banyak ormas lainnya.
Dibentuk Forum Koordinasi Permanen Penanganan Konflik Sosial
Salah satu capaian penting FGD adalah disepakatinya pembentukan Forum Koordinasi Permanen Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jepara.
Forum ini akan menjadi:
- wadah koordinasi lintas ormas
- pusat informasi kewaspadaan dini
- ruang dialog
- mekanisme mediasi cepat saat konflik muncul
Pemerintah berharap forum ini menjadi tembok pertama pencegah konflik serta menjaga Jepara tetap aman, damai, dan kondusif di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman sosial era digital.(***)
