Jakarta — Polemik keberadaan bandara yang beroperasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali memanas. Setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi, kini sorotan datang dari akademisi terkemuka Indonesia di Rusia.
Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, melalui akun Instagram pribadinya, mengunggah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Kamis (27/11/2025). Isi surat tersebut menyentil keras lemahnya negara dalam mengawasi kawasan industri strategis Morowali—wilayah yang ia sebut sebagai “jantung kedaulatan nasional”.
Connie: Morowali Bukan Sekadar Kawasan Investasi, Ini Titik Strategis Global
Dalam suratnya, Connie menyatakan keprihatinan mendalam atas “ketertinggalan negara” dalam membangun sistem pengawasan terhadap Morowali, kawasan pengolahan mineral strategis yang menjadi rebutan pengaruh global.
“Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara,” tulis Connie. Ia menilai derasnya aliran investasi—baik asing maupun domestik—tidak diimbangi kontrol negara yang tegas dan terpadu.
Connie menyoroti sejumlah aturan yang ia klaim tak dipatuhi operasional bandara, mulai dari UU Informasi Geospasial, UU Minerba, Perpres Hilirisasi, UU TNI, hingga Perkap Polri tentang pengamanan objek vital.
“Ruang Abu-abu” yang Membahayakan Kedaulatan
Menurut Connie, lemahnya koordinasi antarlembaga—BIG, ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri, dan Pemda—menciptakan celah strategis yang berbahaya:
pengawasan data geospasial longgar,
potensi kebocoran informasi,
tenaga kerja asing yang tidak terkontrol,
serta pengamanan kawasan industri yang tidak terintegrasi.
“Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko besar—lebih besar dari persoalan ekonomi,” tulis Connie.
5 Tuntutan Connie kepada Presiden Prabowo
Dalam surat yang ditandatangani dari St. Petersburg tersebut, Connie meminta Presiden Prabowo mengambil langkah konkret. Ada lima rekomendasi yang ia sampaikan:
- Audit menyeluruh terhadap tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali.
- Memperkuat BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial nasional.
- Membangun Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis lainnya.
- Merevisi mekanisme perizinan yang dianggap terlalu sektoral dan mudah diintervensi.
- Menegaskan Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar wilayah investasi.Momen Penting bagi Pemerintah Prabowo
Connie menutup surat tersebut dengan peringatan keras: bahwa kelalaian negara dalam mengawasi objek vital sama dengan kelalaian menjaga kedaulatan.
“Kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan,” tulisnya.
Surat terbuka ini menambah panjang daftar desakan terhadap pemerintah agar menata ulang regulasi dan pengawasan industri strategis Morowali, menyusul temuan bahwa bandara di kawasan IMIP beroperasi tanpa perangkat negara yang semestinya.
Dengan semakin kuatnya sorotan publik, kini bola berada di tangan Presiden Prabowo, apakah pemerintah akan mempertegas kendali negara, atau justru membiarkan Morowali terus bergerak di luar radar pengawasan nasional.(***)
