TANGERANG – Ironi terjadi di tengah semangat gotong royong warga Karang Timur. Di saat masyarakat RT 004/10 bahu-membahu merenovasi Mushollah Al Hidayah, air justru datang tanpa undangan. Hujan deras, Kamis (22/01/2026), membuat halaman rumah ibadah itu tenggelam hingga 30 sentimeter.
Lokasinya di Jalan H. Mean 5, Gang Mushollah Al Hidayah, Kecamatan Karang Tengah, kawasan permukiman yang seharusnya sudah memiliki sistem drainase memadai di wilayah kota besar seperti Tangerang.
Air menggenang tepat di depan mushollah, memutus akses dan menghambat aktivitas warga. Padahal bangunan tersebut bukan sekadar tempat salat, tetapi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sekitar.“Kami bangun mushollah ini dari uang swadaya. Tapi tiap hujan deras, air masuk lagi. Renovasi bisa rusak kalau begini terus,” ujar Saudi (38), warga setempat.
Warga menegaskan, genangan ini bukan kejadian insidental. Setiap hujan berintensitas tinggi, kawasan itu berubah seperti kolam dadakan. Dugaan kuat mengarah pada saluran air yang tak berfungsi optimal, entah tersumbat, dangkal, atau memang tak dirancang menampung debit air saat curah hujan tinggi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius:
Ke mana arah prioritas penataan drainase lingkungan di tengah pesatnya pembangunan kota?
Di satu sisi, warga menunjukkan kepedulian luar biasa dengan membangun fasilitas ibadah dari hasil patungan. Di sisi lain, infrastruktur dasar justru tak memberi perlindungan.
Genangan berulang berpotensi:
- Merusak material bangunan
- Memperlambat proses renovasi
- Mengganggu kegiatan ibadah
- Mengurangi kenyamanan dan keselamatan lingkungan
Artinya, ini bukan lagi soal genangan biasa, tapi kegagalan sistemik pada pengelolaan drainase skala lingkungan.
Warga meminta Pemerintah Kota Tangerang tidak hanya bergerak saat banjir besar viral, tetapi juga menangani titik-titik genangan kronis di permukiman.“Kami cuma mau saluran air berfungsi normal. Jangan tiap hujan kami waswas,” keluh warga lainnya.
Jika persoalan seperti ini terus dibiarkan, pesan yang muncul di masyarakat jelas:
warga dipaksa mandiri membangun fasilitas umum, sementara infrastruktur dasar justru tertinggal.
Kini sorotan tertuju pada langkah nyata pemerintah daerah. Apakah genangan di depan mushollah ini akan kembali dianggap masalah kecil, atau jadi momentum pembenahan drainase yang selama ini luput dari perhatian?(***)
