MBG Disorot: Paket Minim Gizi, Erles Rareral Minta KPK Turun Tangan
Lebak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai langkah besar negara dalam memperkuat kualitas gizi anak bangsa kini menuai sorotan di Kabupaten Lebak, Banten. Distribusi pascalibur awal Ramadan 1447 Hijriah justru memantik tanda tanya serius dari masyarakat.
Di salah satu SD wilayah Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, paket MBG yang diterima siswa disebut hanya berisi satu botol susu kemasan, satu buah roti, dan satu buah jeruk. Komposisi tersebut dinilai sejumlah wali murid jauh dari gambaran “makan bergizi” yang selama ini disosialisasikan pemerintah.
Keresahan itu mendapat respons keras dari pengacara internasional, Erles Rareral, S.H., M.H. Ia mendesak aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
“Kalau benar anggaran yang digelontorkan negara tidak sebanding dengan yang diterima siswa, ini bukan persoalan teknis. Ini alarm serius dugaan penyimpangan,” tegasnya.
Erles secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan melakukan audit forensik menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran di pusat hingga distribusi di tingkat dapur dan sekolah. Menurutnya, program yang menyangkut hak dasar anak atas gizi tidak boleh dikelola secara setengah hati, apalagi menjadi ruang permainan oknum.
MBG sendiri merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membawa mandat besar dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dugaan pemangkasan atau penyimpangan di daerah bukan hanya persoalan administratif, tetapi berpotensi mencoreng kredibilitas program nasional.
“Jangan sampai anak-anak dijadikan tameng program, sementara di baliknya ada praktik yang merugikan negara,” ujarnya tajam.
Ia juga menantang pemerintah daerah untuk membuka secara transparan rincian anggaran per porsi, standar kandungan gizi, serta mekanisme pengawasan. Publik, kata dia, berhak tahu apakah uang negara benar-benar sampai ke piring anak-anak sekolah.
Kini, sorotan tertuju pada keberanian aparat dan komitmen pemerintah daerah. Apakah dugaan ini akan diusut tuntas demi menjaga marwah program nasional, atau justru berlalu tanpa kejelasan? Bagi masyarakat Lebak, jawabannya akan menentukan apakah MBG benar-benar menjadi solusi gizi, atau sekadar slogan tanpa substansi.(***)
