Pangkalpinang – Proyek pembangunan jalan menggunakan AMP (Asphalt Mixing Plant) di Desa Pedindang, Kabupaten Bangka Tengah, kembali menuai sorotan tajam. Proyek yang dikerjakan sekitar Oktober 2023 itu diduga sarat kongkalikong antara pengguna jasa dan penyedia jasa demi menguras uang negara. Ironisnya, kualitas jalan kini rusak parah dan membahayakan warga.
Sejumlah warga Desa Pedindang mengaku tidak pernah melihat plang proyek saat pengerjaan berlangsung. Anehnya lagi, pekerjaan itu dilakukan pada malam hari dan hanya berlangsung satu malam.
“Seperti kisah Sangkuriang saja, malam dikerjakan, pagi sudah jadi. Tapi hasilnya? Aspalnya hancur, batu dan pasir tidak menyatu,” ungkap salah seorang warga kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Hasilnya memang memprihatinkan. Di sepanjang jalan, terdapat sedikitnya 10 lubang besar yang sudah ditambal seadanya. Bahkan tambalan (patching) tersebut kini ditumbuhi rumput liar, sementara tanah bekas tambalan amblas ke drainase jalan, menimbulkan bahaya bagi pengendara yang melintas.
Dugaan Pengkondisian Tender
Berdasarkan data dari Website LPSE Bangka Tengah Tahun 2023, proyek tersebut bernama Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Desa Pedindang dan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru. Proyek senilai Rp1,845 miliar bersumber dari APBD Perubahan (APBDP) dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPR).
Pemenang tendernya adalah CV. Muchlizam Jaya Bersama dengan harga terkoreksi Rp1.838.517.400,35, hampir menyamai nilai HPS.
Yang janggal, proyek ini hanya diikuti satu peserta penawaran, padahal terdapat lima perusahaan yang mendaftar. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengkondisian pemenang proyek.
LSM Soroti “Mafia Proyek” di Bangka Tengah,
Seorang aktivis LSM Babel menyebut fenomena serupa kerap terjadi di Bangka Tengah. Ia menuding adanya mafia proyek yang bermain di balik tender-tender di sejumlah dinas.
“Kami sudah lama mencium adanya pengkondisian pemenang proyek. Ada dugaan kuat permainan di dinas-dinas seperti Dinas Kesehatan dan Pendidikan,” ungkapnya tegas.“Kami akan segera melaporkan dugaan ini ke KPK dan KPPU agar diusut tuntas,” tambahnya.
Pihak PUPR Bungkam
Sementara itu, pihak Dinas PUPR Bangka Tengah hingga kini belum memberikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon, pejabat bernama Rahmat yang disebut menangani proyek tersebut malah mengaku “salah sambung” dan enggan memberikan jawaban.
Sementara Bupati Bangka Tengah dikabarkan telah mengetahui informasi terkait proyek tersebut dan hanya menyampaikan ucapan terima kasih atas laporan warga.(***)
